Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology / ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari ICT ini dapat dilihat dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah (Setiawati, 2007).
Selain hal tersebut dengan berkembangannya teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sisi kehidupan manusia baik sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan yang lainnya, ataupun sebagai penduduk suatu negara yang membutuhkan pelayanan prima dari stakeholder pemangku kebijakan ketika membutuhkan suatu informasi atau lainnya. Sebagai konsekwensi logis diantaranya saat ini adalah berada dalam arus gencarnya globalisasi dimana tiada batas wilayah dalam memberi ataupun menerima informasi, serta tuntutan perubahan paradigma sistem pemerintahan authoritarian menjadi democratic, centralized menjadi decentralized, closed governance menjadi transparent governance, bureaucratic menjadi public services, centralized menjadi decentralized, top down menjadi bottom up dan lain sebagainya. (Purwadio, 2007). Salah satu sarana peningkatan layanan tersebut adalah melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah electronic government (e-Government). (Inpres No. 3 Tahun 2003)
Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Mua’rif, 2003). Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang e-Government.
Melalui e-Government inilah pemerintah diupayakan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan lembaga-lembaga pemerintah bekerja secara terpadu (Mua’rif, 2003).
0 komentar:
Posting Komentar